Ganjar sendiri telah mengklarifikasi bahwa kontrak politik yang dimaksud Ade Armando tidak benar. Dia memastikan apabila menjadi presiden penentuan kursi menteri adalah hak prerogatifnya.

"Partai pendukung/pengusung tentu akan diminta oleh Presiden terpilih untuk mengusulkan calon menteri sesuai kebutuhan Presiden. Dan itu hak presiden menerima atau menolak yang diusulkan," ujar Ferdinand.

Baca Juga: Partai Garuda Segera Deklarasi Capres 2024 yang Nasionalis dan Bernyali

Masih kata Ferdinand, tidak masuk akal bila ada perjanjian politik sebagaimana informasi yang didapat Ade Armando.

"Saya meyakini tidak ada kontrak-kontrak politik seperti ini, apalagi sampai dibuat tertulis. Sangat tidak masuk akal," tuturnya.

"Namun, kerjasama politik antara Partai dan Presiden tentu harus berjalan dan itu perlu untuk menjaga stabilitas penerintahan yang butuh persetujuan DPR dalam program dan penganggaranm" imbuhnya.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Bisa Jadi Calon Wali Kota, tapi Tidak Jadi Calon Gubernur

PDIP Bantah Pernyataan Ade Armando

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah tegas membantah informasi yang dibeberkan Ade Armando. Dia menilai Ade Armando tengah membangun fitnah.

“Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDI Perjuangan bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus. Seolah olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan dengan membangun fitnah,” kata Said dalam keterangannya, Selasa, 13 Juni 2023.

Said menegaskan PDIP tidak akan membiarkan fitnah semacam itu bertebaran. Dia menyatakan, satu-satunya kontrak politik PDIP dengan Ganjar adalah menjalankan cita-cita partai, yakni menyejahterakan rakyat.