SBY menilai, tidak menjadi soal Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula Presiden kita disalahkan.
"Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang," kata SBY.
"Politik memang begitu," imbuhnya.
Masih kata SBY, menjadi persoalan apabila cara yang dipilih Jokowi mencegah Anies menjadi capres bertentangan dengan etika seorang Presiden dan apalagu kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Informasi Jokowi Bakal Beri 'Endorsement' ke Sejumlah Tokoh untuk Jadi Capres atau Cawapres
SBY mengatakan, adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres atau Cawapres.
"Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan 'keberpihakan' itu dianggap keliru.
"Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya," ujarnya.
5. Informasi Jika Jokowi yang Akan Tentukan dan Memberikan Kata Akhir Siapa Pasangan Capres-Cawapres yang Mesti Diusung oleh Partai-partai Politik
Menurut SBY, Jokowi tidak dapat dipersalahkan.
"Kalau benar-benar yang menentukan siapa capres dan cawapres adalah Pak Jokowi, dan bukan parpol-parpol yang bersangkutan, justru yang mesti dikritisi adalah pemimpin parpol-parpol itu," ujar SBY.