Jokowi Dijamu di Australia, tapi Didemo Rakyatnya Sendiri di Melbourne

Zahwa Elia Azzahra
Selasa 04 Juli 2023, 17:20 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Australia. (setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Australia. (setkab.go.id)

Politikus Partai Demokrat Denny Indrayana melakukan demonstrasi bersama rekan-rekannya di Federation Square, Melbourne, Australia, Selasa, 4 Juli 2023.

Dalam demonstrasi, Denny Indrayana cs mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Kemudian mereka mendesak Presiden Jokowi tidak membuat dinasti politik.

"Cawe cawe Presiden Jokowi berbahaya. Bukan hanya untuk Pilpres 2024? Melanggar konstitusi, melanggar etika politik, itu harus kita suarakan dan sikapi kritis," kata Denny sebagaimana dikutip Labviral.com dari video yang tayang di akun Facebook pribadinya.

Baca Juga: Denny Indrayana Demo di Australia, Desak Jokowi Tidak Cawe-cawe hingga Dinasti Politik

Denny berorasi seorang diri. Sementara dua orang rekannya memegang spanduk bertulis 'Jokowi Don't Cawe-cawe and Stop Dynasty'.

"Seharusnya Presiden Jokowi cawe cawe di hal yang seharusnya dia lakukan. Mendorong percepatan RUU Perampasan Aset, beliau mengatakan ada di DPR. Presiden bisa dengan mudah mengakselerasi prosesnya agar cepat selesai," katanya.

"Sementara cawe cawe dalam UU KPK yang sayangnya melumpuhkan KPK. Presiden cawe cawe dalam membuat UU IKN, Jokowi cawe cawe dalam UU Minerba yang menguntungkan para penambang, oligarki tambang, nikel, batu bara," imbuhnya.

Baca Juga: Heboh Kabar Junho 2PM dan Yoona Berpacaran, Begini Klarifikasi Agensi

Denny mengatakan, RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi. Namun, Jokowi dianggap tidak melakukan hal tersebut, justru cawe-cawe dalam penerbitan UU Ciptaker.

"Atau Presiden bisa cawe cawe menghentikan Moeldoko Gate, KSP Moeldoko sedang membegal, sedang mencopet partai Demokrat. Melanggar prinsip organisasi, melanggar kebebasan berekspresi dan berserikat. Jokowi sangat punya Otoritas untuk menghentikan KSP Moeldoko untuk berhenti mencopet membegal Partai Demokrat," tuturnya.

Follow Berita LABVIRAL di Google News
Halaman :
Berita Terkait Berita Terkini