10 Provinsi Paling Rawan Isu Netralitas ASN Versi Bawaslu

Efendi AW
Jumat 22 September 2023, 12:21 WIB
Ilustrasi Korpri, ASN, PNS, Pegawai Negeri Sipil (Sumber : Freepik)

Ilustrasi Korpri, ASN, PNS, Pegawai Negeri Sipil (Sumber : Freepik)

LABVIRAL.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu dengan isu strategis netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada 22 Provinsi dengan tingkat netralitas ASN paling rawan.

Data Bawaslu RI tercatat 10 provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu netralitas ASN.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten/kota. 

Baca Juga: Fakta-fakta di Balik Munculnya Foto Anies Baswedan dan Cak Imin di Akun IG Kebun Binatang Surabaya

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut Indeks Kerawanan Pemili ini menjadi intstrumen proyeksi dan deteksi dini untuk upaya pencegahan melekat.

"Kalau sudah tahu rawannya di mana, maka kita harusnya tahu formula mencegahnya seperti apa,” ujar Lolly dalam sambutannya pada Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu di Manado, dikutip akun resmi YouTube Bawaslu RI. 

Lalu, mana saja 10 provinsi tersebut? 

1. Maluku Utara

2. Sulawesi Utara

3. Banten

4. Sulawesi Selatan

5. Nusa Tenggara Timur

6. Kalimantan Timur

7. Jawa Barat

8. Sumatera Barat

9. Gorontalo

10. Lampung. 

Baca Juga: Kronologi Isu Liar Prabowo Tampar dan Cekik Wamentan Menjelang Rapat dengan Jokowi Sampai Relawan Laporkan ke Polisi

Pola Isu Netralitas ASN

Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri. ASN kerap terlibat mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. ASN, misalnya, tergabung di dalam grup pesan WhatsApp yang teridentifikasi memberi dukungan terhadap calon peserta pemilu atau pilkada.

Bawaslu juga menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye.

Dari segi motif, masalah netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat.

Follow Berita LABVIRAL di Google News
Editor :
Halaman :
Berita Terkait Berita Terkini