Labviral.com - Lebih dari 300 pemerintah daerah (pemda) mengikuti sesi Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, mulai Kamis (16/4/2025).
Desk ini bertujuan untuk memastikan legalitas lahan dan kesiapan sarana prasarana.
“Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian-lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, walikota dan bupati untuk memberi informasi dan berdiskusi hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Kamis (17/4).
Baca Juga: Pendaftaran Sekolah Rakyat Belum Pasti, Fleksibel Mulai 2025
Mengacu arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat akan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026 di mana pembangunan 200 titik dimulai tahun ini.
“Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi,” kata Gus Ipul, dikutip via keterangan di situs resmi Kemensos.
Untuk 2025, pembelajaran memanfaatkan gedung yang sudah ada, sementara gedung baru beroperasi 2026.
“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang di desil 1 dan desil 2, mereka paling bawah itu (miskin),” tambahnya, menyasar anak keluarga miskin berdasar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
Baca Juga: Hasil Rakor Sarpras Sekolah Rakyat: 53 Lokasi Siap Juni 2025, 147 Unit Baru Direncanakan
Rekrutmen guru dikoordinasi Kemendikdasmen dengan skema PNS, PPPK penuh/paruh waktu, ditambah lulusan PPG jika kuota kurang.
“Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah PPG,” ucap Gus Ipul.
Untuk menjalankan Sekolah Rakyat, pemda mendapat pendampingan dari Kemensos, KemenPUPR, ATR/BPN, Kemendikdasmen, dan Kemenag.***
