Labviral.com - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan mutu, ketepatan, dan keselamatan layanan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (Raker dan RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
“Terutama dari sisi kualitas makanan, akomodasi, dan transportasi. Ketepatan waktu dan keselamatan juga menjadi prioritas utama,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid.
Baca Juga: Saudi Berlakukan Denda Rp447 Juta dan Deportasi untuk Jemaah Haji Ilegal
Komisi VIII menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan yang terjadi pada musim haji sebelumnya.
Evaluasi ini diperlukan agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa lebih optimal dan minim hambatan.
Di sisi lain, Komisi juga meminta BPKH memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Pengawasan terhadap dana yang dikelola dinilai krusial untuk menjamin kepercayaan publik.
“Kami ingin memastikan dana haji dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi jemaah,” ujar Wachid.
Baca Juga: Arab Saudi Larang Jemaah Tanpa Visa Haji Masuk Makkah Mulai Hari Ini
