LABVIRAL.COM -  Partai Golkar kini masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Gabungan ketiga partai tersebut telah melebihi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2019, Partai Golkar meraih 12,31 persen, PAN 6,84 persen dan PPP 4,52 persen.

Sedangkan untuk jumlah anggota DPR RI Periode 2019-2024, memiliki 575 orang wakil. Dengan demikian, untuk ikut dalam Pilpres 2024, sebuah koalisi setidaknya harus memiliki 115 kursi.

Baca Juga: Profil PPP, Partai Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 17, Berdiri Setelah Soeharto Bikin Kebijakan Fusi

Sejarah Partai Golkar

Partai Golkar muncul di Indonesia mulanya bukan sebagai partai politik, melainkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat dan menghimpun sejumlah organisasi profesi.

Sekber Golkar didirikan Soeharto dan Suhardiman, sebagai reaksi atas terbitnya  Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 yang menginstruksikan seluruh organisasi di dalam Front Nasional bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri.

Baca Juga: Profil PDIP, Peserta Pemilu Nomor Urut 3, Partai Paling Banyak Kursi di Parlemen

Salah satu alasan dibentuknya Sekber Golkar juga untuk mengimbangi pengaruh PKI yang tengah merajalela.

Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono merupakan ketua pertama Sekber Golkar. Kemudian digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Dilansir LABVIRAL.com dari golkartakalar.or.id, jumlah anggota Sekber Golkar bertambah pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar di Front Nasional menyadari perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk memastikan Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Profil Nasdem, Peserta Pemilu Nomor Urut 5, Ketua Umum Pertamanya Bukan Surya Paloh

Semula anggotanya bergabung dengan 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, Sekber Golkar mulai beralih sebagai elektoral bagi rezim orde baru.

Sekber Golkar kemudian mengalami konflik politik di internal, di mana para perwira militer dan pimpinan sipil yang dekat dengan Soekarno disingkirkan dan digantikan dengan mereka yang dekat dengan Soeharto.

Pada 1969, organisasi-organisasi anggotanya dirampingkan dan Sekber Golkar dipimpin Mayjen Sokowati. Pada 1971, pemerintahan Soeharto melakukan revisi terhadap Undang Undang tentang Pemilu dan Legislatif untuk menjamin kontrolnya pemerintahan.

Baca Juga: Profil PAN, Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 12, Lahir di Penghujung Orde Baru

Perubahan itu membuat Sekber Golkar berhasil memenangkan 62,8 persen suara dan mendapatkan 236 dari 360 kursi pada Pemilu 1971.

Setelah itu, sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan MPRS tentang perlunya penataan ulang pada politik Indonesia, maka pada 17 Juli 1971, Sekber Golkar diubah menjadi Golkar.

Golkar pun menggunakan struktur baru yang menunjuk Soeharto dan militer mendominasi dengan memiliki kekuasaan paling besar.

Digenggam Soeharto, Golkar semakin di puncak.

Baca Juga: Profil Partai Buruh, Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 6

Pada 1973, Soeharto membuat kebijakan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai. Akibatnya, partai-partai Islam masuk ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai sekuler-nasionalis masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada 1998, Golkar mengalami guncangan imbas mundurnya Soeharto sebagai Presiden.

Setelah itu, Golkar masih disebut-sebut sebagai warisan Orde Baru yang merupakan sumber krisis multi dimensional rakyat Indonesia. Kala itu, sejumlah aktivis dan mahasiswa menentang keberadaan Golkar.

Baca Juga: Profil Partai Gelora, Peserta Pemilu 2024 Nomor Urut 7, Disebut Pecahan PKS

Pada akhirnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 9-11 Juli 1998 digelar. Kala itu terbentuknya dua kubu, kubu BJ Habibie yang menjagokan Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum. Sementara, kubu militer menjagokan Edi Sudrajat.

Akhir 1998, Akbar Tandjung menduduki posisi sebagai Ketua Umum Golkar. Setelah itu, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi.

Sedangkan Edi justru membuat partai baru bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada 15 Januari 1999.

Baca Juga: Profil Anies Baswedan: Cucu Pejuang Kemerdekaan hingga Pencetus Indonesia Mengajar

Pemilu 1999 menjadi fakta bahwa Partai Golkar meredup. Kala itu, Partai Golkar menempati posisi kedua dengan perolehan suara 22,5 persen. Jika dibanding dengan Pemilu 1997, perolehan suara Golkar mengalami penurunan hingga 52 persen.

Meski begitu, pada Pemilu 2004 Partai Golkar kembali menunjukan eksistensinya. Mereka muncul sebagai pemenang pemilu untuk pertama kalinya di era reformasi.

Baca Juga: Profil Anies Baswedan: Cucu Pejuang Kemerdekaan hingga Pencetus Indonesia Mengajar

Visi dan Misi Partai Golkar

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Ketua Umum Partai Golkar dari Masa ke Masa

1. Brigadir Jenderal TNI Djuhartono (1964–1969)

2. Suprapto Sukowati (1969–1973)

3. Amir Moertono (1973–1983)

4. Sudharmono (1983–1988)

5. Wahono (1988–1993)

6. Harmoko (1993–1998)

7. Akbar Tandjung (1998–2004)

8. Jusuf Kalla (2004–2009)

9. Aburizal Bakrie (2009–2014 & Januari-Mei 2016)

10. Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014–2016)

11. Setya Novanto (2016–2017)

12. Airlangga Hartarto (2017–2019) (2019–petahana)

Susunan Pengurus Partai Golkar Periode 2019-2024

1. Ketua Umum : AIRLANGGA HARTARTO

2. Wakil Ketua Umum : KAHAR MUZAKKIR

3. Wakil Ketua Umum : AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

4. Wakil Ketua Umum : AZIS SYAMSUDDIN

5. Wakil Ketua Umum : AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

6. Wakil Ketua Umum : HETIFAH SJAIFUDIAN

7. Wakil Ketua Umum : RIZAL MALLARANGENG

8. Wakil Ketua Umum : MELCHIAS MARKUS MEKENG

9. Wakil Ketua Umum : ROEM KONO

10. Wakil Ketua Umum : NURUL ARIFIN

11. Wakil Ketua Umum : NURDIN HALID

12. Wakil Ketua Umum : BAMBANG SOESATYO

13. Ketua : ADIES KADIR

14. Ketua : JERRY SAMBUAGA

15. Ketua : MEUTYA HAFIDZ

16. Ketua : AIRIN RACHMI DAINY

17. Ketua : ACE HASAN SYADZILI

18. Ketua : BOBBY ADHITYA RIZALDI

19. Ketua : MQ ISWARA

20. Ketua : IQBAL WIBISONO

21. Ketua : MUHAMMAD SARMUJI

22. Ketua : BAMBANG HERI

23. Ketua : MUHIDIN M SAID

24. Ketua : I GDE SUMARJAYA LINGGIH

25. Ketua : HAMZAH SANGADJI

26. Ketua : KLEMEN TINAL

27. Ketua : TAHAN SAMUEL LUMBAN TORUAN

28. Ketua : ANDOGO WIRADI

29. Ketua : DAVE AKBARSYAH FIKARNO

30. Ketua : ZULFIKAR ARSE SADIKIN

31. Ketua : ANDI RIO PANDJALANGI

32. Ketua : NUSRON WAHID

33. Ketua : ALEXANDER ERY WIBOWO

34. Ketua : DEDI MULYADI

35. Ketua : ROBERT J KARDINAL

36. Ketua : LAMHOT SINAGA

37. Ketua : MUKHAMAD MISBAKHUN

38. Ketua : ERWIN AKSA

39. Ketua : VENO TETELEPTA

40. Ketua : GATOT SOEDARYONO

41. Ketua : KUSUMA JUDILEKSONO

42. Ketua : RAVINDRA A

43. Ketua : M SABIL RACHMAN

44. Ketua : AGUSTIAN B PRASETYA

45. Ketua : ILHAM PERMANA

46. Ketua : IDRIS LAENA

47. Ketua : BUDI SETYAWAN

48. Ketua : PANGGAH SUSANTO

49. Ketua : FIRMAN SUBAGYO

50. Ketua : KHOLIS MALIK

51. Ketua : YAHYA ZAINI

52. Ketua : MUKHTARUDIN

53. Sekretaris Jenderal : LODEWIJK F PAULUS

54. Wakil Sekretaris Jenderal : MUSTAFA M RADJA

55. Wakil Sekretaris Jenderal : TARDJO RAGIL

56. Wakil Sekretaris Jenderal : DWI PRIYO ATMOJO

57. Wakil Sekretaris Jenderal : TUMPAL SAHALA P SIANIPAR

58. Wakil Sekretaris Jenderal : RIYONO ASNAN

59. Wakil Sekretaris Jenderal : HASRUL BENNY HARAHAP

60. Wakil Sekretaris Jenderal : DONI AKBAR

61. Wakil Sekretaris Jenderal : ANDIKA HAZRUMY

62. Wakil Sekretaris Jenderal : DICO M GANINDUTO

63. Wakil Sekretaris Jenderal : MISBAH SHOIM HARIS

64. Wakil Sekretaris Jenderal : M PAHLEVI PANGERANG 65. Wakil Sekretaris Jenderal : ADRIAN JOPIE PARUNTU

66. Wakil Sekretaris Jenderal : HERMAN HAYONG

67. Wakil Sekretaris Jenderal : EDI LANGKARA

68. Wakil Sekretaris Jenderal : BERNARD SAGRIM

69. Wakil Sekretaris Jenderal : AGUNG WIDYANTORO

70. Wakil Sekretaris Jenderal : CHANDRI PUSPITASARI

71. Wakil Sekretaris Jenderal : CHRISTINA ARIYANI

72. Wakil Sekretaris Jenderal : SAHAT SIMANJUNTAK

73. Wakil Sekretaris Jenderal : HASRUL RAHMAN

74. Wakil Sekretaris Jenderal : SAMSUL HIDAYAT

75. Wakil Sekretaris Jenderal : DEREK LOUPATTY

76. Wakil Sekretaris Jenderal : JAN PIETER PANGARIBUAN

77. Wakil Sekretaris Jenderal : AMIN NGABALIN

78. Wakil Sekretaris Jenderal : SHOLAHUL AM NOTOBUWONO

79. Wakil Sekretaris Jenderal : SEBASTIAN SALANG

80. Wakil Sekretaris Jenderal : ANDI BUDI SULISTYO

81. Wakil Sekretaris Jenderal : FAHD EL FOUZ ARAFIQ

82. Wakil Sekretaris Jenderal : SEKARWATI

83. Wakil Sekretaris Jenderal : LINDSEY AFSARI PUTRI

84. Wakil Sekretaris Jenderal : RUSLI AZIZ

85. Wakil Sekretaris Jenderal : M ALEXANDRA PAHLEVI

86. Wakil Sekretaris Jenderal : EVA WIBISONO

87. Wakil Sekretaris Jenderal : PUTRI ZIZY PUPUT NOVEL

88. Wakil Sekretaris Jenderal : PUTERI ANETTA KOMARUDIN

89. Bendahara Umum : DITO GANINDUTO

90. Wakil Bendahara Umum : AGOES SILABAN

91. Wakil Bendahara Umum : SHINTA WIJAYA KAMDANI

92. Wakil Bendahara Umum : SARI YULIATI

93. Wakil Bendahara Umum : SALIM FAKHRY

94. Wakil Bendahara Umum : J DWI HARTANTO

95. Wakil Bendahara Umum : HERU DEWANTO

96. Wakil Bendahara Umum : BADRUTTAMAM

97. Wakil Bendahara Umum : SYAFAAT PERDANA

98. Wakil Bendahara Umum : KARAN SUKARNO W

99. Wakil Bendahara Umum : HARIARA TAMBUNAN

100. Wakil Bendahara Umum : RAYMOND SYAUTA

101. Wakil Bendahara Umum : HERNA D KUSUMASTUTI

102. Wakil Bendahara Umum : MEDINA WIRANATAKUSUMAH

103. Wakil Bendahara Umum : ADANTY KURNIA

104. Wakil Bendahara Umum : DADAN PAHLAWAN

105. Wakil Bendahara Umum : FIRALDI AKBAR

106. Wakil Bendahara Umum : DIAH RORO ESTY

107. Wakil Bendahara Umum : ELVIS JUNAIDI

DEWAN PEMBINA:

- Ketua Dewan Pembina:

Aburizal Bakrie

- Wakil Ketua: Zaenudin Amali

Ketua Dewan Kehormatan: Akbar Tandjung

Ketua Dewan Penasihat: Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan

Ketua Dewan Pakar: Agung Laksono

Ketua Dewan Etik: Mohamad Hatta

BADAN dan LEMBAGA

Badan Penelitian dan Pengembangan

Ketua: Amir Sambodo

Badan Advokasi Hukum dan HAM

Ketua: Ifdhal Kasim

Badan Pemenangan Pemilu

Ketua: Maman Abdurrahman

Badan Saksi Nasional

Ketua: Syahmud B Ngabalin

Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat

Ketua: Haryadi Sukamdani

Badan Penanggulangan Bencana

Ketua: Febri Hendri

Lembaga Komunikasi dan Informasi

Ketua: Ricky Rachmadi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ketua: HM Al Khadziq

Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

Ketua: Dito Ariotedjo