Dalam sebuah acara talk show, Mahfud MD yang dimintai pernyataan dan tanggapan terkait viralnya kritik Bima justru mengatakan berkebalikan dengan tim hukum Gubernur Lampung.

Baca Juga: Gus Nadir Singgung Pemerintah Lampung: Pemimpin yang Mudah Tersinggung Lama-lama Akan Jadi Fosil

Menurut Mahfud MD apa yang dilakukan Bima sudah sesuai dengan konstitusi dan demi perbaikan.

"Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan," ujar Menkopolhukam Mahfud MD.

Mahfud menambahkan bahwa bupati tidak punya kewajiban hukum, apalagi itu hanya kritik.

Baca Juga: Polisikan Tiktoker Bima, Gindha Ansori: Wajar Apabila Pembangunan Itu Terbatas Bos!

"Bupati mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke penegak hukum. Tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung," ungkapnya.

Mahfud MD bahkan dengan tegas mengatakan tidak akan tinggal diam bila ada APH (Aparat Penegak Hkum) yang ikut-ikutan melakukan intimidasi.

"Tentu saya akan ikut komunikasi kalau sampai ada APH yang ikut menekan. Nanti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman. Tentu saya tidak boleh diam kalau ada aparat penegak hukum ikut-ikutan," tegasnya.

Atas viralnya kritik TikToker Bima yang mengkritik Lampung hingga menyebut kata Dajjal ini, berbagai dukungan mengalir ke Bima.