Labviral.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, menegaskan proses rekrutmen dan pelaksanaan Sekolah Rakyat harus bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat ini diwarnai KKN,” ujar Gus Ipul di Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/4/2025), merujuk Kompas.

Ia meminta kepala daerah mengawasi ketat proses seleksi calon siswa demi mencegah kecurangan, sekaligus menekankan bahwa program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Baca Juga: Budiman Sujatmiko: Sekolah Rakyat Penting untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Gus Ipul bilang, penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1, mencakup keluarga termiskin.

“Misal, Sekolah Rakyatnya di Kota Padang, maka siswa dari kabupaten atau kota lain tidak boleh mendaftar di Kota Padang,” kata dia.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 menyatakan 53 Sekolah Rakyat akan diresmikan dalam tiga bulan ke depan.

Adapun targetnya yakni 200 sekolah per tahun hingga mencapai satu sekolah berasrama di setiap kabupaten dalam lima tahun, khususnya di kantong-kantong kemiskinan.

“Jadi kita dengan ini, kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin,” ujar Prabowo.