Belum lama ini, sejumlah senator bipartisan yang dipimpin oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, secara aktif mengerjakan undang-undang seputar AI yang komprehensif. Secara parallel, anggota parlemen secara individu telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang berdiri sendiri untuk berkontribusi pada regulasi final.

Dengan menetapkan pedoman baru ini, Kongres ingin mencapai keseimbangan antara pemanfaatan potensi AI untuk meningkatkan operasi dan memastikan privasi dan perlindungan data. 

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan sedang menanti respons publik untuk langkah-langkah akuntabilitas terkait aturan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Baca Juga: Amerika Beri Izin Elon Musk Tanam Chip ke Otak Manusia, Dapat Menjelajah Internet Lewat Telepati?

Keterlibatan NTIA Tanggapi Teknologi AI

Mengutip New York Post dalam artikelnya pada Kamis (13/4/2023) lalu, badan dari Departemen Perdagangan, Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA), memerlukan masukan publik guna pengujian kepercayaan dan keamanan perusahaan AI.

Langkah ini pun diharapkan akan membantu pemerintah memastikan alat AI berfungsi dengan seharusnya sesuai klaim pengembang, tanpa menimbulkan potensi bahaya. 

Kepala NTIA Departemen Perdagangan, Alan Davidson, menyatakan bahwa keamanan sistem AI yang dapat dipercaya penting untuk mencapai manfaat sepenuhnya. 

“Sistem AI yang bertanggung jawab dapat membawa manfaat yang sangat besar, tetapi hanya jika kita mengatasi potensi konsekuensi dan kerugiannya,” ungkap Davidson. 

Baca Juga: Cara Cek Link Berbahaya atau Tidak untuk Menghindari Malware dan Phising

Resiko Berkembangnya Teknologi AI Menurut Biden