Kasus Dugaan Pencabulan Kiai Ponpes di Jakarta Selatan: Pemprov DKI Siapkan Pendampingan untuk 7 Santri
JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan turun tangan memberikan perlindungan dan pendampingan penuh bagi tujuh santri yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyusul mencuatnya kasus dugaan pelecehan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Hasbi.
Langkah intervensi pemerintah daerah ini diambil untuk memastikan hak-hak para korban terpenuhi, sekaligus menjamin proses hukum berjalan secara transparan tanpa adanya intimidasi terhadap para santri maupun pihak keluarga. Pramono telah menginstruksikan jajaran aparatur wilayah setempat untuk proaktif mengawal dan membantu proses pengungkapan perkara tersebut.
"Sehingga dengan demikian, sekali lagi, saya sudah meminta kepada aparat setempat untuk membantu supaya persoalan ini diungkap," ujar Pramono.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Jakarta itu menyerukan agar para korban berani bersuara dan tidak merasa tertekan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Ia menjamin bahwa pemerintah provinsi akan berdiri di belakang para korban selama proses hukum hingga pemulihan berlangsung.
"Dan kemudian bagi para korban jangan takut, Pemerintah DKI Jakarta hadir untuk menjadi pendamping dan kita akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," imbuhnya.
Di sisi lain, jajaran kepolisian dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya bersama Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus mendalami perkara ini. Terduga pelaku yang merupakan kiai sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial F dilaporkan atas dugaan tindakan asusila terhadap anak didiknya.
Penyidik kepolisian saat ini tidak hanya berfokus pada keterangan tujuh pelapor yang sudah terdata, tetapi juga membuka peluang adanya korban lain yang belum melapor atau belum teridentifikasi dalam rentang waktu kejadian.
"Kami masih mengidentifikasi yang lain, ya. Karena memang kalau secara informasi umum ada tujuh korban, tapi kami masih kembangkan, mungkin ada korban-korban lain yang belum bisa kita temukan gitu," kata Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari, Rabu (11/11).
Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dihimpun aparat kepolisian, kasus dugaan kekerasan seksual ini diketahui telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2024 hingga 2026. Laporan polisi terkait peristiwa ini secara resmi diterima pihak berwajib pada 8 November 2026 dan langsung ditindaklanjuti dengan serangkaian pemeriksaan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku berinisial F diduga memanfaatkan relasi kuasa sebagai pimpinan pesantren dengan modus meminta para santri melakukan pemijatan kepadanya.
"Dalam proses awal ini diduga melakukan kekerasan seksual dengan modus meminta santri melakukan pemijatan," kata Budi, Rabu (11/11/2026).
Untuk memperkuat pembuktian pada tahap penyelidikan ini, tim penyidik tengah mengumpulkan serta menganalisis berbagai alat bukti elektronik maupun keterangan saksi. Sejumlah rekaman video dan audio yang berkaitan dengan peristiwa tersebut turut diperiksa secara mendalam oleh petugas.
"Nah, ini juga lagi didalami, termasuk mengumpulkan barang bukti berupa rekaman video dan audio dan memuat keterangan korban," ujarnya.
Mengingat perkara ini menyangkut perlindungan anak di bawah umur, pihak kepolisian turut menggandeng lembaga terkait, termasuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) Provinsi DKI Jakarta serta Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), guna melakukan pemeriksaan psikologis dan pendampingan terpadu bagi ketujuh santri.
"Ini tahap penyelidikan, kami akan update kembali. Karena LP-nya baru satu hari yang lalu. Kita sama-sama akan transparan, tetapi juga ada hal-hal sensitivitas karena ini terkait tentang anak," jelas Budi.
Hingga kini, aparat penegak hukum masih terus melengkapi berkas penyelidikan serta menelusuri keberadaan dan pergerakan terduga pelaku guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas demi memberikan keadilan bagi seluruh korban serta menjaga keamanan lingkungan pendidikan berbasis asrama di wilayah Jakarta Selatan.
