Listyo Sigit Terancam Makar, Bukti Kausalitas Penyadapan Jadi Kunci
Dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerlukan pembuktian kausalitas antara penyadapan ilegal dan niat menyerang negara. Bareskrim Polri terus mendalami kasus ini, termasuk dengan penggeledahan dan pemeriksaan saksi.
Kepolisian perlu membuktikan unsur kausalitas atau sebab-akibat tindakan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan empat jenderal Polri terhadap Presiden Prabowo, mengarah pada kejahatan makar.
Transparansi pembuktian ini dibutuhkan agar tidak menimbulkan narasi liar di masyarakat soal konflik kepentingan.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, mengatakan definisi makar, jika merujuk pada Pasal 160 KUHP, adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan.
“Pertanyaannya, tujuan dari penyadapan ilegal dalam setahun, dari 2025-2026, itu apa? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Apakah informasi yang didapat itu tujuannya agar jangan sampai Presiden menjalankan fungsinya sebagai kepala negara?” ucap Milda Istiqomah kepada BBC News Indonesia.
Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri dan Kejaksaan menunda agenda ekspose kasus dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi pekan depan.
Sebelumnya, polisi telah memeriksa sedikitnya 59 orang saksi serta menggeledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut digunakan sebagai posko makar.
Penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi, diumumkan Polri pada 3 November 2026.
Pada saat itu, Polri menyebut ketiganya diduga menyadap Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, aktivis, hingga mahasiswa tanpa adanya prosedur penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
Pasal yang dikenakan ketika itu ada tiga: penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi elektronik.
Namun, sehari setelah Polri menggelar konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tindakan mereka diduga mengarah pada makar karena membahayakan keselamatan presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menebalkan pernyataan Mensesneg.
Dia berkata, dugaan penyadapan terhadap presiden mengarah pada tindakan makar, seperti tertulis dalam Pasal 191-193 KUHP. “Jadi mulai mengarah ke sana [makar] walaupun masih dalam proses pendalaman,” klaim Yusril, Rabu (04/11).
Yusril memaparkan dugaan penyadapan yang dilakukan para tersangka tersebut terindikasi bertujuan melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Barulah saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terbaru untuk menyelidiki adanya dugaan makar di balik penyadapan ilegal tersebut.
“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau bersama atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana makar,” kata Kapolri Suyudi Ario Seto di Komisi III DPR. Kendati begitu, Suyudi mengatakan dugaan makar masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Bareskrim Polri juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan makar. Selain rumah di Cibinong, Bogor, pada Jumat (20/11), Bareskrim menggeledah sebuah gudang di Tangerang.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan dari penggeledahan di Cibinong disita beberapa dokumen dan spanduk. “Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” kata Brigjen Susatyo Purnomo Condro.
Susatyo menambahkan, rumah di Bogor tersebut terindikasi menjadi posko bagi Kombes Iman Imanuddin.
Ia menekankan bahwa makar sesuai Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan, baik fisik maupun nonfisik, termasuk siber.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta akan menjadi saksi dalam kasus dugaan makar ini.
Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka.
Empat orang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka kini ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sedangkan Irjen Slamet Uliandi menjalani pemulihan kesehatan. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak 2025.
Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November, yang memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
