Sabtu, 21 Nov 2026 BisnisHypeInfografisMomNews
Breaking
Beranda › News
News

BGN Tertibkan 1.637 Sekolah Mahal dari Penerima MBG dan Tutup Dapur Nakal

✍️ Admin 🕒 21 Nov 2026 👁️ 5x dibaca
Ilustrasi
Ilustrasi Foto: ANTARAFOTO

Penertiban Penerima MBG: 1.637 Sekolah Elite Dicoret Demi Ketepatan Sasaran

Sebanyak 1.637 sekolah tak lagi masuk dalam daftar penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret ribuan sekolah tersebut karena dinilai mempunyai kemampuan ekonomi yang baik serta biaya pendidikan tinggi alias sekolah elite. Langkah koreksi ini ditegaskan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono pada Jumat (20/11/2026) sebagai bagian dari upaya menertibkan penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Penghapusan ribuan institusi pendidikan dari daftar penerima manfaat menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola anggaran negara yang besar. Alih-alih mempertahankan distribusi yang merata tanpa melihat kondisi sosial-ekonomi satuan pendidikan, BGN kini mengarahkan perhatian penuh pada ketepatan sasaran. Sekolah dengan kapasitas finansial yang kuat dipandang tidak lagi layak menjadi prioritas ketika masih banyak kelompok masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Akar Masalah pada Skema Awal Operasional Dapur

Penelusuran BGN menunjukkan bahwa masuknya sekolah-sekolah berbiaya tinggi ke dalam daftar penerima MBG pada masa awal tidak lepas dari aturan operasional dapur di lapangan. Sudaryono menjelaskan, evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut. Namun, sekolah tersebut sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur.

Pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas. Tekanan untuk memenuhi syarat pembukaan dapur membuat pendekatan penyaluran menjadi kurang selektif dan cenderung mengejar kuota penerima semata.

"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya celah teknis pada fase awal implementasi ketika standar kelayakan penerima belum diperketat secara menyeluruh. Pengelola dapur yang ingin segera menjalankan operasionalnya mencari jalur tercepat agar syarat administrasi terpenuhi, meskipun sasaran yang dirangkul berada di luar prioritas utama program.

Penegasan Prioritas Anggaran dan Evaluasi Sekolah

Sudaryono menegaskan, penataan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Prinsip keadilan fiskal menjadi pijakan utama dalam menyaring ulang daftar sekolah yang berhak mendapatkan suplai makanan bergizi gratis.

Selain mencoret sekolah yang dinilai mampu secara ekonomi, dinamika di lapangan juga memperlihatkan adanya kesadaran dari pihak satuan pendidikan sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam sejumlah kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap kelanjutan pemberian program.

Pendekatan komunikasi dua arah ini memungkinkan proses kurasi berjalan lebih terukur tanpa mengabaikan kondisi riil tiap lembaga pendidikan. Melalui dialog langsung, BGN dapat memastikan apakah suatu sekolah memang membutuhkan dukungan tambahan atau justru mampu mencukupi kebutuhan siswanya secara mandiri.

Tindak Tegas terhadap Dapur Pelanggar Aturan

Penertiban yang dilakukan BGN tidak berhenti pada pemangkasan daftar penerima manfaat di tingkat sekolah. Selain menertibkan daftar penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu. Langkah ini diambil untuk memutus praktik yang menyimpang dari semangat utama program pemenuhan gizi.

Pengawasan ketat tersebut turut disertai sanksi bagi pihak penyelenggara dapur yang melanggar ketentuan. Sudaryono menyebutkan, sebagian dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program telah mendapatkan tindakan, termasuk penutupan.

"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," tambahnya.

Melalui kombinasi pencoretan 1.637 sekolah berbiaya tinggi, evaluasi komunikasi bersama pihak sekolah, serta penutupan dapur yang menyalahi aturan, BGN berupaya merapikan ekosistem pelaksanaan MBG. Kebijakan ini menempatkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik sebagai fondasi utama keberlanjutan program di seluruh Indonesia.

A
AdminPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update