Sabtu, 21 Nov 2026 BisnisHypeInfografisMomNews
Beranda › Politik
Politik

Eks Walkot Bekasi Mochtar Mohamad Jadi Saksi Dugaan Korupsi KSO PT Migas dan Pertamina EP

✍️ Admin 🕒 20 Nov 2026 👁️ 7x dibaca
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna Foto: detik.com

Kejagung Memeriksa Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad Terkait Dugaan Korupsi KSO Migas Senilai Rp 2 Triliun

JAKARTA — Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Wali Kota Bekasi periode 2008–2010, Mochtar Mohamad, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Pertamina EP yang berjalan sepanjang tahun 2009 hingga 2024, dengan taksiran kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Dalam agenda penyidikan ini, Mochtar Mohamad dimintai keterangan dalam kedudukannya sebagai saksi. Langkah tersebut diambil penyidik untuk memperkuat pembuktian hukum sekaligus melengkapi berkas perkara yang tengah berjalan di lingkungan Jampidsus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan konfirmasi resmi terkait kehadiran mantan kepala daerah tersebut di hadapan penyidik.

"Kamis 19 November 2026, Tim Dirdik Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009-2024," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Anang menjelaskan bahwa sosok yang memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari Kamis tersebut merupakan mantan pemimpin di Pemerintah Kota Bekasi.

"Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudata MM selaku Mantan Kepala Daerah Bekasi," lanjutnya.

Dampak Finansial dan Taksiran Kerugian Negara Rp 2 Triliun

Dugaan penyimpangan dalam skema Kerja Sama Operasi antara BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi dan PT Pertamina EP ini dinilai berdampak luas terhadap keuangan negara. Kerugian tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah yang semestinya berkontribusi pada pendapatan daerah, melainkan juga menyentuh operasional perusahaan migas pelat merah serta anggaran negara secara keseluruhan.

Berdasarkan perhitungan awal yang diungkapkan pihak Kejaksaan Agung, nilai kerugian negara akibat penyimpangan tata kelola dalam proyek KSO periode 2009–2024 diperkirakan menembus angka Rp 2 triliun. Kondisi yang muncul justru berbanding terbalik dari tujuan awal kerja sama yang diharapkan menghasilkan keuntungan bagi para pihak terkait.

Anang menguraikan bahwa beban kerugian tersebut dirasakan baik oleh BUMD daerah maupun pihak Pertamina, dengan estimasi kerugian negara yang sangat besar.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," pungkas Anang.

Pelanggaran Mekanisme, Perizinan, dan Penggandengan Pihak Swasta atau Asing

Penelusuran perkara ini berawal dari pengelolaan sumur minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Kota Bekasi. Dalam perkembangannya, pengelolaan tersebut melibatkan kerja sama operasi dengan menggandeng pihak swasta maupun perusahaan asing.

Kejagung mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut sarat dengan pelanggaran terhadap prosedur, aturan main, serta mekanisme perizinan yang semestinya ditempuh. Sejumlah persyaratan formal dan persetujuan dari lembaga maupun otoritas terkait disebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam keterangan sebelumnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (18/9), Anang menyoroti status perusahaan mitra kerja sama yang tergolong baru dibentuk serta pengabaian izin ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," ujar Anang di Kejari Jaksel, Jumat (18/9).

Selain persoalan perizinan ke DPR, pelibatan serta izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dinilai diabaikan selama proses berjalan. Akibatnya, tata kelola yang menyimpang tersebut berujung pada defisit dan kerugian.

"Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit," imbuhnya.

Komitmen Penyidikan dan Status Hukum dalam Perkara

Pemeriksaan terhadap Mochtar Mohamad menjadi salah satu rangkaian pendalaman fakta oleh tim penyidik Jampidsus untuk memetakan alur kebijakan, tata kelola, serta peran masing-masing pihak dalam KSO PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama kurun waktu 15 tahun tersebut.

Kejagung menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku, dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, serta akuntabilitas. Hingga kini, Kejagung belum mengumumkan adanya penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi KSO migas Kota Bekasi tersebut.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," pungkasnya.

A
AdminPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update