Sabtu, 21 Nov 2026 BisnisHypeInfografisMomNews
Beranda › News
News

BGN Prioritaskan Daerah Terpencil dan Rawan Stunting untuk MBG, Skema MBG 2.0 Siap Diterapkan

✍️ Admin 🕒 20 Nov 2026 👁️ 8x dibaca
Foto : BGN
Foto : BGN Foto: detik.com

Arah Kebijakan Perluasan MBG: Fokus pada Wilayah Terpencil dan Kantong Stunting Tinggi

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan prevalensi stunting tinggi sebagai sasaran utama perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditegaskan oleh Kepala BGN Sudaryono guna memastikan layanan pemenuhan gizi tidak berhenti di wilayah yang mudah diakses, melainkan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi cepat.

Di sisi lain, percepatan perluasan jangkauan tersebut berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola dan pengetatan pengawasan program. BGN mendorong transparansi penggunaan anggaran negara agar publik dapat memantau jalannya program secara terbuka, seiring dengan rencana penyempurnaan sistem yang disebut sebagai MBG 2.0.

Daftar Wilayah Belum Terjangkau dan Urgensi Intervensi Gizi

Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang belum tersentuh layanan MBG sehingga memerlukan penanganan segera. Pihaknya telah mengantongi beberapa daftar lokasi yang akan ditindaklanjuti melalui pengecekan dan percepatan implementasi.

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat menghadiri agenda pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi pada Kamis (19/11). Kehadiran isu pemerataan di forum yang melibatkan pelaku pasar tradisional ini juga mencerminkan pentingnya keterpaduan antara distribusi pangan bergizi, kesiapan rantai pasok, serta kebutuhan riil di lapangan.

Dalam arahannya, Sudaryono menekankan bahwa kehadiran negara melalui program MBG harus dirasakan secara adil. Wilayah dengan tantangan geografis yang berat maupun angka stunting yang memprihatinkan dinilai membutuhkan perhatian lebih agar kesenjangan akses gizi antarwilayah tidak semakin melebar.

Pengetatan Pengawasan: Pelaporan Harian, Dapur, hingga CCTV Terpusat

Seiring dengan agenda memperluas cakupan penerima manfaat, BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengendalian mutu dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sudaryono mengakui bahwa pola pengawasan pada tahap sebelumnya belum seketat kondisi saat ini, sehingga pembenahan menjadi keharusan untuk menjaga kredibilitas program.

Langkah konkret yang ditempuh mencakup kewajiban penyusunan laporan penggunaan dana secara harian, pengawasan yang lebih intensif terhadap operasional dapur penyedia makanan, serta pengembangan sistem pemantauan visual melalui kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," paparnya.

Pendekatan berlapis ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan setiap tahapan operasional, mulai dari pengelolaan anggaran, persiapan bahan makanan di dapur, hingga distribusi, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan yang terukur, BGN berupaya menjaga standar kualitas layanan meskipun jumlah titik layanan terus bertambah.

Kerangka MBG 2.0 dan Kontrol Publik atas Anggaran Negara

Rangkaian perbaikan sistemik tersebut dirangkum BGN di bawah konsep penguatan tata kelola bernama MBG 2.0. Melalui skema ini, BGN ingin membangun mekanisme kontrol yang lebih terbuka sehingga masyarakat sebagai pemilik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat melihat dan mengawasi pemanfaatan dana publik secara nyata.

"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," ucapnya.

Bagi BGN, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap keberlanjutan program strategis nasional. Ketika masyarakat memiliki visibilitas terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan, efektivitas pengawasan sosial pun diharapkan ikut menguat.

Menjaga Keseimbangan Pemerataan dan Dampak Sosial

Pada akhirnya, Sudaryono menilai bahwa sinergi antara perluasan jangkauan ke wilayah prioritas dan penguatan pengawasan merupakan kunci agar program MBG memberikan hasil yang optimal. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari seberapa luas distribusi makanan bergizi dilakukan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dalam menekan angka stunting serta dampak positif yang dirasakan masyarakat luas.

Dengan memprioritaskan daerah jauh, terluar, terpencil, dan berisiko tinggi stunting sembari memperketat tata kelola lewat MBG 2.0, BGN mengarahkan pelaksanaan program agar lebih merata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

A
AdminPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update