Megawati Tegas Tolak Masuk Pemerintahan: "Saya Bilang Terima Kasih. Saya di Luar Saja"
Pilihan Berada di Luar Pemerintahan atas Dasar Keyakinan Ideologi
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara terbuka menyatakan bahwa dirinya memilih tetap berada di luar pemerintahan meskipun sempat mendapat tawaran untuk bergabung. Penegasan tersebut disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia itu saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).
Di hadapan civitas academica, para wisudawan, serta tamu undangan yang hadir, Megawati menggarisbawahi bahwa keputusan mengambil jarak dari kekuasaan bukanlah langkah pragmatis semata. Ia menegaskan sikap politik tersebut berakar pada prinsip serta keyakinan ideologis yang selama ini ia pegang.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang terima kasih. Saya di luar saja. Keyakinan itu bersumber dari Pancasila," tegas Megawati.
Gugatan Moral sebagai Anak Proklamator dan Sorotan terhadap Kebebasan Bersuara
Sebelum menyampaikan sikapnya terkait posisi di luar pemerintahan, Megawati terlebih dahulu melontarkan kegelisahan mendalam mengenai kondisi kebangsaan dan jalannya tata kelola negara saat ini. Dengan nada menggugat, ia mempertanyakan arah perjalanan Indonesia ke depan apabila pola yang berlangsung dibiarkan terus-menerus.
"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," imbuhnya.
Dalam pidato yang sama, Megawati juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang dinilainya semakin enggan bersikap atau menyuarakan pandangan tanpa menunggu arahan. Padahal, menurutnya, ruang berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin konstitusi.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujar Megawati.
Ia pun menilai keberanian publik untuk berbicara secara terbuka tampak memudar di tengah situasi yang ada.
"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," sambungnya.
Kritik Penegakan Hukum, Isu Penyadapan, dan Pengalaman Pemanggilan Aparat
Rangkaian kritik Megawati juga menyasar sejumlah aspek penegakan hukum dan tata kelola lembaga negara. Dalam orasinya, ia mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus menyinggung persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.
Meski melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah maupun aparat, Megawati mendorong warga negara agar tidak diliputi rasa takut saat menggunakan hak konstitusionalnya untuk berbicara. Ia berargumen bahwa aparat penegak hukum tidak mungkin menangkap seluruh masyarakat hanya karena menyampaikan pendapat.
Megawati turut membagikan pengalamannya berhadapan dengan proses hukum yang pernah dijalaninya. Ia menyebut telah memenuhi panggilan kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Baginya, kehadiran memenuhi panggilan tersebut bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan cerminan kepatuhan terhadap hukum sebagai warga negara.
Pemahaman Konteks Pancasila dan Pesan bagi Generasi Muda
Menutup arahannya mengenai landasan sikap bernegara, Megawati mengingatkan pentingnya mendalami nilai-nilai dasar bangsa secara utuh, tidak sekadar menjadikannya hafalan atau jargon. Ia mengajak para peserta wisuda serta generasi muda untuk menelaah sejarah kelahiran Pancasila sekaligus melihat penerapannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," tambahnya.
Melalui pidato di kampus STIPAN tersebut, Megawati menegaskan kembali garis demarkasi sikap politiknya bersama PDI Perjuangan untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan dari luar, sambil mendorong tumbuhnya keberanian sipil dan kesadaran konstitusional di tengah dinamika politik nasional.
