Rabu, 18 Nov 2026 BisnisHypeInfografisMomNews
Beranda › Politik
Politik

Kasus Investasi "Tenun Tonic" Rugikan Korban Miliaran Rupiah, PAN Desak RUU Perampasan Aset Disahkan

✍️ Admin 🕒 18 Nov 2026 👁️ 4x dibaca
Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Endang Agustina
Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Endang Agustina Foto: Tangkapan layar YouTube DPR RI

Gelombang kasus kejahatan finansial berbasis aplikasi digital kembali mencuat dan meresahkan masyarakat luas di Tanah Air. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kemunculan kasus dugaan penipuan investasi berkedok proyek rajut dengan label "Tenun Tonic" yang mendadak viral di berbagai platform media sosial. Kasus yang berpusat di wilayah Kalideres, Jakarta Barat ini tidak hanya menyita perhatian publik karena kerugian material yang ditaksir mencapai angka fantastis hingga ratusan miliar rupiah, tetapi juga memicu desakan dari kalangan legislatif agar regulasi perlindungan aset korban segera diperkuat melalui payung hukum yang memadai.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Amanat Nasional (PAN) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Endang Agustina, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas maraknya kasus penipuan bermodus investasi bodong yang terus berulang dan menyasar masyarakat umum. Dalam pandangannya, fenomena kejahatan semacam ini menunjukkan bahwa celah hukum penegakan kerugian finansial korban masih memerlukan instrumen yang jauh lebih kuat dan efektif agar para pelaku tidak bisa dengan mudah melarikan aset hasil kejahatan mereka.

"Ya saya lihat kasus ini ramai di medsos," kata Endang Agustina menanggapi viralnya kasus penipuan investasi Tenun Tonic tersebut.

Menyikapi perkembangan kasus yang kini telah ditangani secara resmi oleh aparat penegak hukum, pihak Fraksi PAN menyatakan dukungannya secara penuh kepada kepolisian. Endang meminta agar jajaran kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, bergerak cepat melakukan investigasi mendalam, mengungkap seluruh jaringan pelaku, serta menangkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab di balik skema penipuan yang merugikan banyak warga tersebut.

"Saya mendukung Pak Kapolda Metro dan jajaran untuk mengusut tuntas kasus ini. Pelaku harus ditangkap. Kasus ini harus menjadi perhatian bagi aparat untuk segera ditangani demi keberpihakan kepada para korban," ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Endang menyoroti bahwa kerugian materiel yang dialami oleh para korban sering kali sulit dikembalikan secara utuh melalui mekanisme hukum konvensional yang berlaku saat ini. Sering kali, aset yang disita dari tangan pelaku hanya berujung menjadi milik negara tanpa memberikan ruang pemulihan yang adil bagi para korban yang kehilangan tabungan hidup mereka. Oleh karena itu, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipandang sebagai solusi strategis yang mendesak untuk segera direalisasikan demi menjamin keadilan restoratif bagi masyarakat.

"Kami di Komisi III DPR juga sudah membahas RUU Perampasan Aset yang dapat memulihkan hak korban. RUU ini akan disahkan dalam waktu dekat sehingga akan bisa mengembalikan hak korban pada kasus penipuan," ujar Endang menjelaskan progres legislasi tersebut.

Kasus dugaan penipuan aplikasi Tenun Tonic ini sendiri bermula ketika puluhan korban mendatangi sebuah ruko di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban dari para pengelola aplikasi. Para korban mengaku tergiur dengan tawaran keuntungan atau komisi menggiurkan dari aktivitas investasi pembelian dan penjualan benang atau syal rajut secara online. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika para anggota mendapati kendala saat hendak melakukan penarikan dana (withdrawal), hingga akhirnya grup komunikasi digital mendadak hilang dan para pengelola tidak dapat dihubungi lagi.

Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) melalui Bidang Hubungan Masyarakat telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari para korban yang dirugikan. Aparat kepolisian kini tengah mendalami unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta meneliti besaran kerugian pasti yang dialami para korban di lapangan. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan ini, kehadiran regulasi seperti RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi, tetapi juga menjadi mercusuar keadilan yang memastikan bahwa hak-hak finansial masyarakat yang terampas dapat dikembalikan secara optimal.

A
AdminPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update