Status Terkini Rencana Relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Perlu Kajian Mendalam?
BANYUWANGI — Wacana besar mengenai rencana memindahkan populasi satwa langka bercula satu dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa kembali memicu diskursus hangat di tengah masyarakat. Pihak pengelola kawasan konservasi yang ditargetkan menjadi rumah baru akhirnya memberikan tanggapan resmi menanggapi rencana strategis pemerintah tersebut. Kendati gaung relokasi ini telah mencuat luas di berbagai ruang publik nasional, pihak berwenang di daerah menyatakan bahwa proses administratif dan teknis operasional di lapangan masih berada pada tahap penantian instruksi yang lebih konkret dari pemerintah pusat.
Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Balai Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Dwi Putra Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya secara institusional belum menerima draf instruksi ataupun arahan formal. Pernyataan ini sekaligus memperjelas posisi pihak pengelola lokal dalam menyikapi wacana pemindahan satwa endemik yang selama ini hidup di ujung barat Pulau Jawa.
"Balai Taman Nasional Alas Purwo belum mendapatkan informasi dan arahan resmi terkait rencana memasukkan badak dari Ujung Kulon ke kawasan kami," ujar Dwi, Selasa (17/11/2026).
Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari internal balai, Probo, turut memaparkan bahwa posisi instansinya merujuk pada penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh pejabat tinggi kementerian terkait di tingkat pusat.
"Beberapa waktu yang lalu ada pernyataan dari kepala biro humas dan kerjasama luar negeri tentang relokasi badak yang diwawancarai wartawan," terang Probo dilansir detikJatim, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Probo memberikan pernyataan resmi Kementrian Kehutanan yang menyebutkan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementrian Kehutanan Ristianto Pribadi memberikan pernyataan bahwa Alas Purwo merupakan salah satu calon lokasi yang potensial sebagai habitat kedua. Meskipun demikian, pihak pengelola di daerah memilih untuk bersikap hati-hati dan enggan berspekulasi lebih jauh mengenai skenario yang belum memiliki kepastian waktu eksekusi.
Rencana pemindahan satwa dilindungi ini sendiri awalnya digulirkan menyusul pernyataan dari utusan khusus presiden bidang iklim dan energi. Gagasan tersebut dilontarkan sebagai langkah antisipatif guna melindungi populasi badak jawa dari ancaman bencana alam luar biasa. Berdasarkan pemetaan risiko, keberadaan satwa di habitat aslinya saat ini dinilai rentan terhadap potensi terjangan tsunami akibat aktivitas kegempaan maupun erupsi vulkanik dari Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Meski demikian, wacana pemindahan besar-besaran ini tidak luput dari berbagai catatan kritis, baik dari aspek tata kelola lingkungan maupun karakteristik geografis wilayah. Sejumlah praktisi bidang kebumian dan geologi memberikan catatan bahwa pemilihan wilayah alternatif harus dikaji secara komprehensif agar tidak memindahkan risiko bencana ke lokasi yang baru. Karakteristik ekosistem hutan hujan tropis basah yang ada di habitat asal dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan lanskap ekologis di wilayah timur Pulau Jawa yang didominasi oleh formasi karst serta iklim mikro yang lebih kering.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan memastikan bahwa proyek pengembangan habitat kedua ini dirancang tidak untuk mengabaikan ataupun mengurangi fungsi perlindungan di habitat utamanya. Upaya penguatan pengamanan, penjagaan ketat terhadap aktivitas perburuan liar, serta pemeliharaan ekosistem asli di kawasan konservasi primer akan tetap berjalan secara beriringan dengan riset kelayakan di lokasi-lokasi alternatif.
Hingga saat ini, proses pengkajian yang melibatkan para peneliti, pakar satwa liar, akademisi, serta lembaga konservasi internasional masih terus digodok secara mendalam. Publik dan berbagai elemen pemerhati lingkungan pun diharapkan dapat terus memantau perkembangan proses ilmiah ini secara objektif, mengingat masa depan salah satu mamalia paling terancam punah di dunia tersebut sangat bergantung pada ketepatan kebijakan dan validitas data konservasi yang diterapkan oleh negara.
