Rabu, 04 Nov 2026 BisnisHypeInfografisMomNews
Beranda › News
News

Polda Metro & Pemprov DKI Data Warga Kampung Boncos, Ubah Stigma 'Kampung Narkoba' Jadi Kampung Bersinar

✍️ Admin 🕒 04 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Polda Metro Jaya turun mendatakan warga di Kampung Boncos dalam upaya pemulihan sosial dari 'Kampung Narkoba'.
Polda Metro Jaya turun mendatakan warga di Kampung Boncos dalam upaya pemulihan sosial dari 'Kampung Narkoba'. Foto: detik.com

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan akar permasalahan sosial yang membelit kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Alih-alih hanya mengandalkan tindakan represif berupa penggerebekan dan penangkapan pelaku kriminal, aparat penegak hukum kini turun tangan langsung melakukan pendataan komprehensif dari rumah ke rumah atau door-to-door. Kebijakan strategis ini difokuskan untuk memetakan kebutuhan mendasar warga, memperbaiki aspek ekonomi serta infrastruktur lingkungan, sekaligus membebaskan wilayah tersebut dari label negatif sebagai sarang peredaran narkotika.

Operasi kemanusiaan sekaligus pemetaan sosial yang dimulai sejak pagi hari tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya, Irjen Pol Adex Yudiswan. Kehadiran jajaran petinggi kepolisian di tengah permukiman padat penduduk ini menandai babak baru pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan solutif. Melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, aparat ingin menyelisik lebih dalam faktor-faktor pendorong yang membuat lingkaran hitam peredaran narkoba di wilayah tersebut terus berputar dari tahun ke tahun tanpa berkesudahan.

Dalam arahannya di lokasi kegiatan, Irjen Adex Yudiswan menegaskan pentingnya kehadiran negara secara nyata untuk mendengarkan aspirasi serta keluh kesah masyarakat setempat. Beliau menyatakan,

"Ini ingin menggali sebenarnya kebutuhannya itu apa sih dari masyarakat? Kendalanya apa sih? Kenapa ini terus berlanjut permasalahannya? Ya? Itu untuk pelayanan publik. Kita hadir di sini untuk melayani, mengetahui kebutuhannya."

Lebih lanjut, program pendataan ini dirancang secara detail untuk menyasar berbagai dimensi kehidupan warga, mulai dari tingkat kesejahteraan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga fasilitas penunjang publik di lingkungan sekitar. Aparat kepolisian bersama instansi terkait nantinya akan mengidentifikasi jumlah anggota keluarga di setiap rumah yang belum memiliki pekerjaan tetap. Apabila ditemukan kendala kompetensi atau keterampilan kerja, pihak kepolisian berencana menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan vokasi agar warga memiliki daya saing dan penghasilan yang halal.

Selain faktor ekonomi, intervensi sosial ini juga menyentuh aspek tata kelola wilayah dan infrastruktur dasar yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat akar rumput. Berbagai fasilitas publik seperti sistem penerangan jalan umum, saluran pembuangan air atau drainase, hingga titik-titik tempat pembuangan sampah akan dipetakan secara saksama. Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti PLN serta PDAM juga dilibatkan agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan secara sinergis dan menyeluruh, mengubah wajah kawasan permukiman agar lebih layak huni dan manusiawi.

Langkah kolaboratif ini merupakan manifestasi dari perintah langsung pimpinan tertinggi kepolisian dalam menjalankan program prioritas nasional. Target jangka panjang dari penataan komprehensif ini adalah mengikis habis akar permasalahan yang selama ini tersembunyi di balik permukaan. Wakapolda mengibaratkan peredaran gelap narkotika di kawasan tersebut sebagai fenomena gunung es, di mana aktivitas kriminal yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari persoalan sosial yang jauh lebih kompleks di bagian bawahnya.

Untuk memastikan program pemulihan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, pihak kepolisian berkomitmen untuk melakukan pengawalan serta evaluasi berkala secara ketat. Seluruh data hasil temuan di lapangan akan dikonsolidasikan dalam forum lintas instansi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, hingga pimpinan wilayah setempat. Evaluasi rutin ini akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu guna memastikan setiap rencana aksi benar-benar dieksekusi oleh pihak berwenang. Terkait mekanisme pengawasan ini, Irjen Adex menegaskan,

"Kalau nggak dilakukan, nah nanti kita evaluasi lagi. Berikutnya akan kita hadirkan lagi semua pejabat dalam suatu forum. 'Pak, setelah 3 bulan, ini nggak dilakukan lho, Pak. Setelah 3 bulan, ini nggak ada perubahan lho, Pak'."

Transformasi besar ini diharapkan mampu mengikis stigma negatif yang melekat pada wilayah tersebut secara permanen. Melalui sinergi erat antara warga dan aparat penegak hukum, kawasan yang dahulu diidentikkan dengan aktivitas kriminal kini diarahkan menuju babak baru peradaban sosial yang bersih dan produktif. Menutup keterangannya, Wakapolda menegaskan visi utama dari gerakan pemulihan ini,

"Kita konteksnya Pak Kapolri menginginkan bahwa ini diubah menjadi Kampung Bersinar, Kampung Bersih Narkoba."

"Tentunya itu kan puncak gunung es, ya. Puncak gunung es ini yang muncul adalah penjualan narkoba, penggunaan narkoba di kampung ini. Tapi sejatinya ada suatu permasalahan yang nggak muncul. Nah, inilah yang kita lakukan."

A
AdminPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update