Putin Usulkan Pertemuan Trilateral Bersama Trump dan Xi Jinping, Ukraina Beri Penolakan Keras
MOSKOW — Dinamika perundingan geopolitik global kembali memanas seiring munculnya wacana pertemuan trilateral tingkat tinggi yang melibatkan tiga pemimpin negara superpower: Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan puncak spekulatif tersebut digadang-gadang bertujuan untuk membahas skema penyelesaian perang yang tengah berlangsung di Ukraina. Kendati demikian, wacana diplomasi tanpa keikutsertaan Kyiv secara langsung ini memicu penolakan tegas dari pemerintah Ukraina. Kremlin sendiri mengonfirmasi bahwa pembahasan gagasan tersebut telah berhembus, meski statusnya masih berada pada tahap diskusi awal.
Spekulasi mengenai inisiatif diplomasi ini mencuat setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Presiden Putin mengusulkan format pertemuan khusus bersama Washington dan Beijing. Inisiatif ini diproyeksikan memanfaatkan momentum kehadiran para pemimpin tersebut dalam forum internasional terdekat di China.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memberikan penjelasan resmi untuk mengklarifikasi batas-batas wacana yang berkembang di publik. Ia mengonfirmasi bahwa wacana pertukaran pandangan antar-pemimpin negara memang sempat tersentuh secara informal.
"Belum ada pemahaman yang jelas mengenai pertemuan itu sendiri maupun agenda potensialnya, meskipun ketiga pihak mengakui adanya kemungkinan teoretis bahwa pertemuan semacam itu bisa terjadi," ujar Peskov kepada The Wall Street Journal.
Peskov menguraikan lebih lanjut bahwa hingga kini belum ada langkah teknis yang diambil untuk mewujudkan pertemuan puncak tiga negara tersebut.
"Mengingat ketiga kepala negara berpotensi menghadiri KTT di China, topik mengenai pertemuan yang masih bersifat hipotetis itu memang telah dibicarakan," kata Peskov.
Namun, pejabat senior Rusia tersebut menegaskan bahwa sampai detik ini belum ada draf kesepakatan formal yang diajukan oleh salah satu pihak.
"Topik itu memang diangkat, tetapi tidak ada usulan atau kesepakatan khusus yang dibahas atau diajukan oleh siapa pun, baik mengenai pertemuan itu sendiri maupun kemungkinan agenda dan isi pertemuan tersebut," tambahnya.
Di sisi lain, respons bertolak belakang muncul dari pihak Ukraina. Gagasan perundingan damai yang melibatkan Rusia, China, dan Amerika Serikat tanpa mengikutsertakan wakil resmi Kyiv memicu kekhawatiran mendalam mengenai masa depan kedaulatan negara terinvasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, secara terbuka menyampaikan kritiknya melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa format penyelesaian perang yang ideal harus menempatkan negara yang terdampak langsung di meja perundingan.
"Pertemuan trilateral antara para pemimpin Ukraina, AS, dan Rusia dapat membantu mengakhiri perang lebih cepat," kata Sybiha melalui platform X.
Sybiha menilai, dialog yang mengesampingkan keterlibatan Presiden Volodymyr Zelensky justru dapat memberikan angin segar bagi Moskow untuk memperpanjang eskalasi militer di lapangan.
"Pertemuan trilateral antara para pemimpin Rusia, China, dan AS justru akan menghasilkan hal sebaliknya: mendorong Putin untuk melanjutkan perang ini," ujarnya.
Bagi pemerintah Kyiv, kesepakatan apa pun yang dirumuskan di luar partisipasi aktif Ukraina berisiko mengabaikan integritas wilayah serta prinsip-prinsip hukum internasional yang selama ini diperjuangkan.
Meski wacana format Rusia-AS-China terus digulirkan, Kremlin menyatakan kesadarannya bahwa perdamaian yang bertahan lama tidak dapat dicapai secara sepihak tanpa kesepakatan dengan Ukraina. Moskow mengakui bahwa peranan Paman Sam sebagai mediator dalam mencari titik temu amat krusial, namun implementasi akhirnya tetap membutuhkan kesiapan dari kepemimpinan di Kyiv.
Peskov menggarisbawahi pentingnya komitmen dari pemerintah Ukraina untuk menandatangani dan menjalankan perjanjian damai di masa mendatang.
"Tentu saja, penyelesaian akhir tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi seseorang di Kyiv yang siap mengambil tanggung jawab," kata Peskov.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sekalipun negara-negara adidaya mencapai titik temu geopolitik, penyelesaian praktis dari agresi militer ini tetap bergantung pada perundingan langsung yang diakui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
Latar belakang mencuatnya inisiatif trilateral ini mengakar pada pergeseran dinamika politik global. Donald Trump dalam berbagai kesempatan menyatakan niatnya untuk mempercepat pengakhiran perang Rusia-Ukraina apabila memegang kendali kepemimpinan. Sementara itu, Beijing di bawah kepemimpinan Xi Jinping terus mengambil posisi diplomasi serba hati-hati. China berusaha menjaga keseimbangan antara hubungan kemitraan strategis tanpa batas dengan Rusia serta hubungan ekonomi utamanya dengan negara-negara Eropa.
Menurut rumor dari lingkaran intelijen dan diplomatik, Putin sebelumnya telah beberapa kali mengutarakan ketertarikannya terhadap format dialog trilateral berskala besar yang melibatkan Washington dan Beijing. Pihak Beijing dikabarkan tidak menolak gagasan tersebut selama ada persetujuan yang solid dari pihak AS.
Meskipun demikian, jurang pemisah antara tuntutan territorial Rusia dan syarat perdamaian Ukraina masih sangat lebar. Rusia tetap menuntut pengakuan atas wilayah-wilayah yang didudukinya, sedangkan Ukraina bergeming pada posisi pembebasan seluruh wilayah kedaulatannya. Tanpa adanya kerangka kerja yang jelas serta keterlibatan inklusif dari pihak Kyiv, wacana pertemuan antara Putin, Trump, dan Xi Jinping diprediksi akan tetap menjadi isu diplomasi hipotetis di panggung politik internasional.
