LABVIRAL.COM - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster Berbasis Rantai Pasok untuk mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, mengatakan, penyaluran KUR Klaster berbasis rantai pasok ini menjadi bagian dari terobosan pemerintah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: 10 Link Gambar Ucapan Selamat Idul Fitri, Cocok Jadi Kartu Ucapan Hampers untuk Keluarga
Di mana dalam klaster berbasis rantai pasok ini, panyaluran pembiayaan bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya).
“Kami diminta mencari terobosan supaya penyaluran KUR tidak itu-itu saja. Namun kami juga memahami bank tak mau gegabah menyalurkan KUR, di mana tahun ini penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp460 triliun. Risiko kredit macet Non Performing Loan (NPL) biasanya menjadi pertimbangan utama perbankan. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya terobosan, salah satu terobosannya yakni percepatan KUR Klaster,” kata MenKopUKM Teten dalam sambutannya dalam acara Penyerahan KUR Klaster Berbasis Rantai Pasok, di Kantor KemenKopUKM, Rabu, (12/4).
MenKopUKM melanjutkan, dengan KUR Klaster, risiko NPL bisa lebih berkurang. Hal Ini juga memungkinkan UMKM terhubung dengan off taker rantai pasok industri seperti benchmark UMKM yang ada di Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan China, di mana kredit perbankan UMKM bisa mencapai lebih dari 60 persen.
Baca Juga: Full Senyum Gacha! Berikut Redeem Kode Free Primogem Genshin Impact Kamis 13 April 2023
“Yang paling bagus itu di Korsel, kredit perbankan mencapai 81 persen kredit perbankan untuk UMKM. UMKM di sana terhubung dengan rantai pasok industri bahan setengah jadi untuk bahan industri ada kepastian market, ini yang sedang dibangun,” katanya.
Ia menekankan, KemenKopUKM terus memperluas KUR Klaster yang plafonnya cukup besar mencapai Rp500 juta, sehingga mampu mendorong percepatan penyaluran. Di sisi lain kata Teten, pihaknya mengusulkan OJK agar perbankan tak hanya menggunakan pendekatan konvensional kolateral, dengan menggunakan jaminan. Di mana tak semua aset UMKM bisa dipakai sebagai agunan.
