"Sumber pendanaan lembaga survei tidak terbuka, sehingga patut diduga mereka dibiayai untuk melakukan propaganda sesuai pesanan," imbuhnya.

Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menyarankan Komisi II DPR RI dan KPU menyepakati bahwa lembaga survei harus membeberkan donaturnya saat melakukan survei.

Baca Juga: NCT Dojaejung Bikin Heboh Rumah Raffi - Nagita

"Supaya hasil survei tidak menimbulkan keraguan publik, maka diharapkan Komisi Il DPR RI dan KPU menyepakati untuk mewajibkan setiap lembaga survei membeberkan donatur yang membiayai setiap melakukan survei," tukasnya.

Postingan Musni Umar mendapat beragam komentar dari netizen. Ada pihak yang mengingatkan Musni Umar bahwa polling dan survei berbeda.

"Polling dengan survey itu beda mprof. Apalagi poling ILC ya sudah pasti koresponden nya pendukung Anies," tutur pengguna akun @mulyadi***.

Baca Juga: Daftar Bengkel Motor Buka 24 Jam di Wilayah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur

"Jadi begini Mus, setiap intelektual tahu persis bahwa mutu suatu survey ditentukan oleh dua hal: 1. Metodologi survey. 2. Pelaksanaan survey. Bukan darimana sumber pembiayaan. Lembaga survey kredibel PASTI akan menjaga kredibilitas nya Yg harus dikritisi adalah METODOLOGInya," timpal akun @nalar_logis.***