LABVIRAL.COM - Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah atau Pilkada, terdapat beberapa istilah yang kerap kita dengar. Misalnya, DPT, DPTb, DPK, DPTHP, Form Model C-KPU dan masih banyak lagi istilah-istilah dalam Pemilu lainnya.

Berikut ini kepanjangan dari DPT, DPTb, DPK, DPTHP, Form Model C-KPU dan istilah lain dalam Pilkada.

1. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah di masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota (Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)

2. DPT adalah Daftar Pemilih Tetap.

DPT adalah daftar yang memuat nama-nama pemilih yang telah memiliki hak pilih dan tercatat sebagai pemilih.

3. DPK singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.

DPK adalah warga pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Pemilih kategori ini bisa memilih dengan bukti KTP elektronik di TPS yang sesuai alamat KTP pukul 12.00-13.00.

4. DPTb singkatan Daftar Pemilih Tambahan.

Baca Juga: Hujan Terlama di Dunia, Ini Wilayah yang Pernah Dilanda Hujan Selama 331 Hari

DPTb adalah daftar yang diperuntukkan bagi pemilih yang melakukan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan. Caranya, mengurus surat pindah memilih (form A5) di kelurahan, paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

Pemilih DPTb mencobolos pukul 07.00-13.00 membawa form A5 dan e-KTP. Pemilih DPTb mendapat surat suara yang disesuaikan dengan daerah pemilihan terkait daerah asal dan pindahan.

Baca Juga: Mengenal Quick Count, Awal Masuk Indonesia Kapabilitasnya Dianggap Tertinggal

5. DPTHP singkatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan.

DPTHP adalah hasil perbaikan dari DPT yang sebelumnya telah ditetapkan.

6. PSU adalah singkatan dari Pemungutan Suara Ulang.

7. Exit Poll adalah survei hasil pemilu yang menggunakan sampel TPS secara representatif yang metodenya menanyakan pilihan pemilih selepas keluar dari TPS.

Baca Juga: Apa Perbedaan Quick Count dan Real Count? Ini Penjelasannya

8. Incumbent atau Petahana adalah pejabat publik berkewenangan dalam kebijakan (termasuk anggaran). Di-Indonesiakan jadi petahana. Seringkali salah dimaknai sebagai kepala daerah atau presiden yang mencalonkan di pemilu. Padahal tanpa mencalonkan pun kepala daerah adalah incumbent/petahana.

9. Inkrah adalah sifat Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Istilah hukum warisan zaman penjajahan Belanda yang selengkapnya berbunyi “in kracht van gewijsde” (kracht = kekuatan, gewijsde = keputusan final).

10. TPS adalah singkatan dari Tempat Pemungutan Suara. TPS (polling station) di Indonesia juga digunakan untuk menghitung suara yang bisa disaksikan secara terbuka langsung oleh warga.

Baca Juga: Penyebab Fitur Start Stop Engine Gagal Nyala

11. Surat suara adalah media pemberian tanda pemungutan suara. Istilah Inggrisnya “ballot“. Bentuknya tak hanya kertas tapi juga layar sentuh atau menyertakan tombol.

12. Form Model A5 adalah berkas atau surat pemberitahuan pemilih tambahan atau pemilih pindah TPS.

Baca Juga: Messi jadi Salah Satu Nama yang Haram di Salah Satu Kota di Argentina, Alasannya Masuk Akal!

13. Form Model C-KPU adalah dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terdiri dari:

- C1 (Form Model C1-KWK) atau catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- C2 (Form Model C2-KWK) atau catatan hasil perolehan suara di TPS

- C3 (Form Model C3-KWK) atau pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus di TPS.

- C4 (Form Model C4-KWK) atau catatan pembukaan kotak suara.

- C5 (Form Model C5-KWK) atau catatan penggunaan surat suara cadangan

- C6 (Form Model C6-KWK) atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara bagi warga berhak pilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap (DPT).

- C7 (Form Model C7-KWK) atau Surat pernyataan pendamping pemilih di TPS C8 (Form Model C8-KWK) atau Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain.