LABVIRAL.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024. PKS menggunakan nomor urut 8 dalam Pemilu 2024 sebagaimana pada Pemilu 2019.

PKS adalah partai Islam. Namun, Islam yang dipahami PKS adalah Islam yang terbuka. Dengan demikian, PKS tidak menutup diri pada masyarakat lain yang non-Islam untuk bergabung. 

PKS dibentuk pada 20 April 2022 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah di kampus-kampus. Gerakan ini dimulai dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak 1967 yang dipelopori Muhammad Natsir.

Baca Juga: Fakta Menarik Ganjar Pranowo: Suka Musik Rock dan Rajin Ikuti Tren Anak Muda

Sejarah PKS

Pada era Orde Baru tahun 1985, banyak tokoh Islam yang tidak setuju dengan asas Pancasila yang harus diterapkan pada seluruh organisasi massa kala itu. Di saat itulah mencul Jamaah Tarbiyah yang telah merambah ke kampus-kampus. 

Selanjutnya ,didirikanlah Lembaga Dakwah Kampus yang dibentuk olah para anggota dari Jamaah Tarbitah. Organisasi inilah kemudian membentuk unit-unit kegiatan mahasiswa. 

Pada 1986 terbentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) seiring dengan anggapan bahwa Lembaga Dakwah Kampus terkait dengan kelompok Islam radikal seperti Darul Islam.

Baca Juga: Profil Partai Demokrat, Peserta Pemilu Nomor Urut 14, Pernah di Atas Angin

Saat mengadakan pertemuan FSLDK yang diselenggarakan di Malang pada 1998, tercetuslah sebuah deklarasi yang kemudian disebut sebagai deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Organisasi ini muncul dengan mengusung melawan reformasi dan rezim Soeharto yang dipimpin Fahri Hamzah. KAMMI kemudian berubah menjadi sebuah partai Islam, sejalan dengan lengsernya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998. Para tokoh KAMMI pun mulai mendirikan sebuah partai  bernama Partai Keadilan (PK). 

Kendati lahirnya PK erat dengan KAMMI, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan secara formal. 

Baca Juga: Berisi Loyalis Anas, Ini Profil PKN, Partai Peserta Pemilu 2024 Nomor 9

Partai Keadilan secara resmi dideklarasikan pada 20 Juli 1998 di  Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Pendeklarasian ini bersamaan dengan pengangkatan Nurmahmudi Ismail sebagai presiden PK yang pertama. 

Dilansir dari laman pks.id, pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gud Dur), dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (kala itu presiden partai) sebagai calon menteri. 

Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai, digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. 

Baca Juga: Profil PBB: Partai Peserta Pemilu Nomor 13 yang Sudah 5 Kali Tampil

Pada 3 Agustus 2000, delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar, dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. 

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). 

Baca Juga: Tak Lepas dari Sosok Wiranto, Ini Profil Partai Hanura, Peserta Pemilu 2024 Nomor 10

Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Tak hanya sejarah panjang, PKS juga punya visi dan misi antara lain:

Visi

Menjadi Partai Islam rahmatan lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkaan kepemimpinan bangsaa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

Mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.

Baca Juga: Perbedaan Hukum Perdata dengan Hukum Pidana, Ayo Baca Biar Tidak Bingung!

Meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.

Memenangkan Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi Partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia.

Baca Juga: Profil Partai Garuda Nomor Urut 11 di Pemilu 2024, Dipimpin Adik Riza Patria

Ketua Umum PKS dari Masa ke Masa:

Nur Mahmudi Ismail (1999 - 2000) 

Hidayat Nur Wahid (2000 - 2004)

Tifatul Sembiring (2005 - 2009)    

Luthfi Hasan Ishaaq (2009- 2013)    

Anis Matta  (2013 - 2015)        

Muhammad Sohibul Iman (2015 - 2020)

Ahmad Syaikhu (2020 - Petahana)    

Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari Partai PKS

Ketua Majelis Syura Partai : Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura : Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura : Mohamad Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura : Ahmad Heryawan

Wakil Ketua Majelis Syura : Suharna Surapranata

Sekretaris Majelis Syura : Syauqi Abdul Azis

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat :  Suswono

Ketua Dewan Syariat Pusat : Muslih Abdul Karim

Presiden / Ketua Umum : Ahmad Syaikhu

Sekretaris Jenderal : Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi,Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data : Muhammad Arfian

Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan : Ayon Prasetyawan

Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi : Zainudin Paru

Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis : Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga : Dr. Moh. Rozaq Asyhari 

Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Sugeng Susilo

Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian : Haryo Setyoko

Wakil Sekretaris Jenderal Arsip dan Sejarah : T. Farida Rachmayanti

Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik : Ahmad Fathul Bari 

Bendahara : Mahfudz Abdurrahman

Wakil Bendahara Umum. : Deni Triesnahadi

Wakil Bendahara Umum. : Hero E.A. Putra

Wakil Bendahara Umum. : Unggul Wibawa

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Sukamta

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan : Buchori

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader : Muhammad Said

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa : Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader : Rofik Hananto

Ketua Bidang Kepemudaan : Gamal, M.Biomed

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Al Muzammil Yusuf

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Netty Prasetiyani

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Ali Akhmadi

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Anis Byarwati

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : M. Martri Agoeng

Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Riyono

Ketua Bidang Kepanduan : Yoyok Switohandoyo

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) : Hendry Munief

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) :  Ahmad Junaidi Auly

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) : Achmad Ru’yat

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya) : Abdul Fikri Faqih

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) : Johan Rosihan

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan :Alifudin

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi : Suryadarma

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim) : Muhammad Kasuba

Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi : Soemandjaja Rukmandis

Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah : Hermanto

Ketua Komisi Kebijakan Publik : Memed Sosiawan

Ketua Komisi Kajian Strategis : Abdul Kharis Almasyhari

Ketua Komisi Ideologi : Musoli

Ketua Komisi Ketahanan Keluarga : Wirianingsih

Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik : Abdul Muiz Saadih 

Ketua Komisi Kajian dan Bayan : Abdullah Haidir

Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah : Muslih Abdul Karim

Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM : Iman Santoso

Ketua Komisi Keumatan : Zufar Bawazir

Ketua Fraksi MPR RI : Tifatul Sembiring

Ketua Fraksi DPR RI : Jazuli Juwaini