Potongan Komisi Ojol 8 Persen Bikin Orderan Sepi, FDTOI Minta Evaluasi ke DPR
Jakarta – Kebijakan pembatasan potongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen yang semula diharapkan meringankan pengemudi justru memunculkan keluhan baru di lapangan. Perwakilan aliansi pengemudi ojol yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) mengadukan dampak aturan tersebut kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Koordinator FDTOI Yos Shanto menyampaikan bahwa penurunan potongan dari skema sebelumnya yang berada di kisaran 20 persen menjadi 8 persen beriringan dengan berkurangnya program promo dari pihak aplikator. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada penurunan jumlah pesanan yang diterima para pengemudi sehari-hari.
Menurut Yos, mekanisme potongan 20 persen pada masa lalu memiliki timbal balik tertentu bagi mitra pengemudi yang masuk ke dalam sistem insentif aplikasi.
"Ya, baik. Ini teman-teman menyampaikan, Bapak. Saya sedikit menyampaikan. Jadi begini, Pak, sebelumnya dengan potongan 20% itu, dialokasikan, dikembalikan ke kami dalam bentuk berbagai macam benefit, Pak. Ada promo, kemudian juga ada back up order fiktif, dan sebagainya," kata Yos saat audiensi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Aturan mengenai batas maksimum potongan komisi ojol sebesar 8 persen sendiri telah mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026, menggantikan pola lama yang sekitar 20 persen. Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari kerangka regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Ojol, sejalan dengan pengaturan tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Di hadapan pimpinan DPR, Yos menguraikan bahwa penyusutan porsi potongan aplikasi membuat berbagai insentif pemasaran ikut terpangkas. Hilangnya sejumlah promo tersebut disebut menjadi salah satu pemicu utama melambatnya perputaran order di tingkat pengemudi.
"Nah, saat ini dengan berkurangnya potongan ya, dari 20% menjadi 8%, begitu, ya, itu banyak program aplikator yang secara langsung tereduksi. Dan ini berdampak terhadap orderan menjadi lebih sepi karena promonya hilang, Pak," ucap dia.
Menghadapi realitas yang dirasakan para pengemudi di jalanan, FDTOI meminta agar Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran pimpinan DPR lainnya menampung aspirasi tersebut. Mereka mendorong adanya peninjauan ulang terhadap pelaksanaan aturan komisi yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir.
Yos menilai terdapat jarak antara gambaran kebijakan di atas kertas dengan situasi aktual yang dihadapi pelaku transportasi daring setiap hari.
"Tentu karena sudah bergulir dan sudah masuk dalam salah satu pasal di Perpres 27, ya, kami berharap mudah-mudahan ada evaluasi, Pak, ke depan. Karena penerapan potongan ini mungkin secara kasat mata tampak menjanjikan, tetapi fakta di lapangan, fakta di lapangan kami selaku pelaku, itu belum berjalan maksimal. Begitu, Pak," ujar dia.
Dalam rangkaian audiensi yang berlangsung di ruang rapat Abdul Muiz tersebut, diskusi tidak hanya menyinggung potongan komisi, tetapi juga menyentuh persoalan pengaturan biaya layanan untuk pengantaran makanan dan barang. Sufmi Dasco Ahmad pun mengambil langkah cepat dengan menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid secara langsung di tengah pertemuan.
Ketua Harian Partai Gerindra itu menyampaikan kepada Menkomdigi mengenai perlunya ruang dialog antara pemerintah dan perwakilan aliansi ojol terkait skema pengaturan tarif makanan serta barang.
"Nah, kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi," ucap Dasco.
Menanggapi penyampaian tersebut, Meutya menyatakan kesiapannya melalui sambungan telepon.
"Siap," tutur Meutya.
Dasco kemudian kembali menegaskan pentingnya waktu pembahasan bersama agar arah kebijakan ke depan dapat disusun dengan melibatkan pihak terkait.
"Nah mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan, itu saja sih sebenarnya," ujar Dasco lagi.
Pertemuan antara pimpinan DPR dan FDTOI ini menjadi salah satu forum lanjutan dalam mengawal implementasi regulasi ekosistem ojol pasca-berlakunya Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Aspirasi terkait keseimbangan antara besaran potongan komisi, keberlangsungan promo aplikasi, serta kejelasan aturan tarif layanan makanan dan barang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga ke depan.
